.png)
fin.co.id - Pemerintah resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Ia menggantikan Ali Ghufron Mukti yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Jumat, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026.
Momentum ini menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan di dua lembaga strategis, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai pilar utama sistem jaminan sosial nasional.
Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa tantangan terbesar kedua lembaga saat ini adalah meningkatkan jumlah kepesertaan aktif, baik di sektor kesehatan maupun ketenagakerjaan.
“BPJS harus terus mendorong kepesertaan aktif, terutama pekerja informal serta peningkatan manfaat layanan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan harus memastikan masyarakat tidak kehilangan daya akibat risiko kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan berperan melindungi pekerja dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, hingga kematian yang berpotensi menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan.
Menurutnya, jaminan sosial adalah instrumen krusial untuk mendorong masyarakat hidup produktif dan mandiri, sejalan dengan semangat Inpres 8/2025.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Juga Berganti
Selain di BPJS Kesehatan, pemerintah juga menunjuk Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Ia menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro.
Direksi baru diharapkan segera bekerja dan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Pekan depan dijadwalkan rapat awal bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, serta jajaran kementerian terkait untuk menyelesaikan sejumlah agenda strategis yang masih tertunda.
Muhaimin menegaskan bahwa jabatan yang diemban para direksi baru merupakan amanah besar sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Beberapa komitmen strategis yang disoroti antara lain:
- Mendorong penghapusan tunggakan iuran bagi kelompok rentan agar kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- Penyediaan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- Peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tidak merasa was-was dalam mengakses jaminan sosial.
“BPJS hadir agar masyarakat hidup tanpa rasa khawatir. Jangan sampai justru pelayanan yang tidak berkualitas membuat masyarakat cemas,” tegas Muhaimin.
