.png)
fin.co.id - Satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menghadirkan kontras yang tajam. Di balik polesan digitalisasi birokrasi yang kini mudah diakses, sektor pendidikan justru berada dalam kondisi mengkhawatirkan akibat kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang yang dinilai gagal.
Kritik keras tersebut dilontarkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, yang menyebut sektor pendidikan menjadi catatan paling merah. Saat ini, kata dia, Kabupaten Tangerang mengalami darurat tenaga pendidik dengan kekurangan mencapai 6.000 guru SD dan SMP negeri.
Angka ini diprediksi membengkak hingga 8.000 orang menyusul rencana penghapusan 2.000 tenaga honorer tahun ini serta rata-rata 100-200 guru yang memasuki masa purna tugas setiap bulannya.
"Ini masalah besar. Jangan sampai kita terlena dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), nanti perutnya diisi tapi kepalanya kosong karena tidak ada guru di kelas. Ini ancaman nyata bagi keberlangsungan pendidikan kita," tegas Deden, Minggu (22/2/2026).
Kegagalan Dinas Pendidikan tidak berhenti pada urusan sumber daya manusia. Deden menyoroti infrastruktur fisik yang memprihatinkan, di mana banyak status tanah sekolah negeri belum tersertifikasi sehingga rawan gugatan hukum.
Ketimpangan fasilitas pun terlihat nyata; salah satunya di Desa Talagasari yang dihuni 17.000 jiwa namun hanya memiliki satu sekolah dasar negeri.
"Kesuksesan memimpin tidak bisa diukur dari sekadar pencitraan di media sosial, melainkan keberanian membereskan masalah fundamental, yakni masalah pendidikan yang kini justru terbengkalai," ujad Deden mengingatkan.
Lanjutnya, meskipun APBD Kabupaten Tangerang menembus angka Rp8 triliun, alokasi anggaran pendidikan dianggap belum menyentuh substansi kerusakan ruang kelas yang masih masif. Tanpa fasilitas yang memadai, 'Tangerang Cerdas' hanya akan menjadi slogan kosong yang mencetak pengangguran baru.
"Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) pun kurikulumnya tidak sinkron dengan kebutuhan industri, sehingga hanya menghasilkan "pengangguran bersertifikat," tandasnya.
Hingga berita ini ditayangkan wartawan masih berupaya mengkonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, terkait kritik yang dilontarkan kepada OPD yang dipimpinnya tersebut.
