.png)
fin.co.id - Gagasan pembentukan koalisi permanen antarpartai politik kembali menjadi perbincangan setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyebut opsi tersebut dapat dipertimbangkan meskipun belum ada keputusan yang bersifat final. Sikap itu memunculkan dinamika baru di kalangan partai-partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai respons Surya Paloh masih berada pada tataran normatif dan sarat perhitungan politik.
“Pernyataan itu menunjukkan bahwa NasDem membuka ruang untuk konsolidasi, tetapi belum ingin mengunci komitmen jangka panjang. Ini langkah menjaga fleksibilitas politik,” ujar Arifki, Sabtu malam, 21 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, konsep koalisi permanen tidak sekadar dimaknai sebagai dukungan berkelanjutan kepada pemerintah. Mengikat koalisi terlalu cepat justru bisa membatasi ruang gerak partai menjelang Pilpres 2029.
“Stabilitas memang penting bagi pemerintahan. Namun partai tetap harus memperhitungkan masa depan elektoralnya. Koalisi permanen berarti ada konsekuensi terhadap peluang pencalonan presiden dan wakil presiden,” katanya.
Menurut Arifki, koalisi permanen memang berpotensi memperkokoh soliditas kekuasaan dan meredam friksi politik. Namun konsekuensinya, dinamika internal dan fleksibilitas strategi partai dalam menghadapi kontestasi 2029 dapat tereduksi.
“Kalau mayoritas partai besar berada dalam satu blok permanen, maka kontrol politik bisa berkurang. Tantangannya NasDem atau partai lain yang belum mendukung takut terkunci, terutama dalam penetuan cawapres Prabowo di Pilpres 2029,” ujarnya.
Ia juga melihat sejumlah partai tengah berada dalam posisi dilematis. Partai Demokrat, misalnya, dinilai tidak berada dalam situasi yang sederhana jika harus mengunci dukungan sejak dini, mengingat belum ada kepastian peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Hal serupa juga berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut masih menimbang figur dengan daya tarik elektoral kuat seperti Anies Baswedan.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dipandang memiliki kepentingan menjaga ruang politiknya sendiri. Keterlibatan dalam koalisi permanen bisa saja membatasi pergerakan elite maupun kader potensial dalam menghadapi kontestasi mendatang.
Arifki menegaskan, apabila skema koalisi permanen benar-benar direalisasikan, setiap partai harus siap menerima dampak politik dari figur yang nantinya diusung pada Pilpres 2029, termasuk terkait posisi calon wakil presiden.
“Koalisi permanen bisa menciptakan stabilitas, tetapi juga memicu kompetisi internal yang lebih intens. Pertarungan politik bisa bergeser dari antar-koalisi menjadi di dalam koalisi itu sendiri,” jelasnya.
Pada akhirnya, lanjut dia, arah pembentukan koalisi permanen akan sangat ditentukan oleh kalkulasi strategis masing-masing partai serta perkembangan situasi politik nasional.
“Dalam politik, momentum dan kepentingan selalu menjadi faktor utama. Selama koalisi dianggap memberi manfaat kekuasaan dan elektoral, peluangnya terbuka. Namun jika dirasa membatasi, saya melihat partai-partai akan melakukan evaluasi,” pungkas Arifki.
