.png)
fin.co.id - Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa meski sudah dibantu dengan suntikan modal dan pelatihan, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kita masih kesulitan untuk naik kelas? Selama ini, akses pembiayaan sering dianggap sebagai musuh utama. Namun, Menteri UMKM Maman Abdurrahman baru saja memberikan perspektif baru. Permasalahan mendasar UMKM saat ini bukanlah sekadar kekurangan modal, melainkan ketatnya persaingan akibat serbuan produk impor yang membanjiri pasar domestik.
Kondisi ini ibarat beban ganda bagi para pelaku usaha. UMKM dipaksa berjuang memproduksi barang dengan biaya operasional yang normal, namun harus bertarung di pasar yang sudah "jenuh" oleh barang-barang asing dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Akibatnya, kerja keras para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi seringkali berakhir kurang optimal karena barang mereka sulit terserap oleh pasar.
Pasar Domestik dan Tantangan Produk Impor
Dalam diskusi media di Smesco Startup Hub, Jakarta, Jumat (27/2/2026), Maman Abdurrahman menggambarkan dinamika pasar kita saat ini. Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan bantuan pendampingan maupun inkubasi, dampaknya belum maksimal jika akses pasar terus terdisrupsi oleh barang impor. Oleh karena itu, ia mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menata kembali pasar domestik agar produk lokal bisa kembali mendapatkan tempat.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” ujar Maman dalam diskusi tersebut.
Di samping masalah impor, Maman juga menaruh perhatian pada tingginya biaya layanan di platform digital. Mahalnya biaya yang harus dibayar pelaku usaha untuk berjualan secara daring dinilai menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital.
Dinamika Penyaluran Kredit Nasional
Pemerintah sendiri terus berupaya meningkatkan dukungan modal bagi pelaku usaha. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun dengan sasaran 1,37 juta debitur baru. Target ini merupakan peningkatan dari realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp270 triliun.
Namun, Maman juga menyoroti ketimpangan dalam penyaluran kredit perbankan nasional secara keseluruhan. Dari total kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun, sebanyak Rp6.569 triliun atau 80,6 persen masih mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Sementara itu, kontribusi kredit untuk UMKM baru menyentuh angka 19,4 persen, masih di bawah target 25 persen yang ditetapkan pemerintah.
Sinergi dan Kemudahan Akses bagi UMKM
Tantangan bagi pelaku UMKM di lapangan juga dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero. Ia menyoroti pentingnya kemudahan administrasi, khususnya terkait jaminan atau agunan bagi kredit di bawah Rp100 juta. Edy berharap adanya percepatan proses dan fleksibilitas dari pihak perbankan agar bantuan modal bisa segera dimanfaatkan pelaku usaha.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, turut menambahkan bahwa selain isu impor, masalah permodalan tetap krusial karena suku bunga yang masih menantang. Ia pun mencatat perlunya pemerataan penyaluran KUR agar lebih seimbang dan tidak hanya terfokus pada sektor perdagangan, tetapi juga menyentuh sektor industri.
Dengan berbagai tantangan ini, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci utama. Perlindungan terhadap pasar domestik serta kemudahan akses modal yang jujur dan fleksibel diharapkan dapat menjadi jembatan bagi UMKM untuk terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional.
DM FWUMKM ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, Shopee. (*)
