.png)
fin.co.id - Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah muncul laporan bahwa kelompok milisi pembangkang Kurdi Iran yang berbasis di Irak utara tengah mempersiapkan operasi militer lintas batas ke wilayah Iran.
Langkah ini berpotensi membuka front perang baru di tengah konflik bersenjata yang sudah melibatkan sejumlah kekuatan besar di kawasan, termasuk Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa badan intelijen Amerika, Central Intelligence Agency atau CIA, telah memasok persenjataan ringan kepada kelompok milisi Kurdi bahkan sebelum serangan militer terhadap Iran dimulai.
Dukungan tersebut disebut bertujuan memicu pemberontakan rakyat di dalam negeri Iran sekaligus mengganggu stabilitas pemerintahan di Teheran.
Kelompok Kurdi sendiri dikenal sebagai salah satu faksi oposisi Iran yang cukup terorganisasi. Mereka memiliki ribuan anggota yang telah menjalani pelatihan militer dan memiliki pengalaman tempur di wilayah perbatasan.
Jika operasi ini benar-benar terjadi, keterlibatan mereka bisa menjadi tantangan serius bagi otoritas Iran yang saat ini juga tengah menghadapi serangan udara intensif dari AS dan Israel.
Trump Dilaporkan Hubungi Para Pemimpin Kurdi
Salah satu kelompok yang disebut bersiap melakukan operasi lintas batas adalah Partai Kebebasan Kurdistan.
Pasukan PAK dilaporkan telah memindahkan sejumlah unit militernya menuju daerah perbatasan di Provinsi Sulaymaniyah, Irak utara.
Selain itu, pejabat dari kelompok oposisi Kurdi lain, yaitu Komala, juga menyatakan bahwa pasukan mereka telah berada dalam kondisi siaga.
Menurut sumber internal, pasukan Komala diperkirakan bisa melintasi perbatasan Iran dalam waktu satu hingga sepuluh hari ke depan jika situasi di lapangan memungkinkan.
Di tengah perkembangan tersebut, Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh penting Kurdi.
Trump disebut menghubungi dua pemimpin Kurdi Irak yakni Massoud Barzani dan Bafel Talabani untuk meminta akses perbatasan bagi para pejuang Kurdi Iran.
Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan Mustafa Hijri yang memimpin Partai Demokratik Kurdistan Iran.
