Tekan Konsumsi BBM Impor: Pemkot Bogor Siapkan Skema WFH Sepekan Sekali Bagi ASN

fin.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi energi sekaligus merespons arahan pemerintah pusat untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih bergantung pada impor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengonfirmasi bahwa kebijakan ini menjadi bentuk respons cepat daerah terhadap instruksi penghematan energi nasional. Pemkot Bogor kini sedang menyusun skema teknis agar penerapan WFH tidak mengendurkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

"Pemerintah Kota Bogor merespons arahan pusat terkait WFH untuk melaksanakan efisiensi, terutama pada sumber energi yang ketergantungannya terhadap BBM impor masih tinggi," ujar Dedie di Bogor, Kamis 26 Maret 2026.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bogor mengacu pada Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 Tahun 2025 yang telah diterbitkan sebelumnya. Saat ini, proses pemetaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang berlangsung guna menentukan unit kerja mana saja yang memungkinkan menjalankan sistem kerja jarak jauh.

Prioritas WFH akan diberikan kepada OPD yang menjalankan fungsi administratif karena dinilai memiliki fleksibilitas tinggi. Sebaliknya, unit kerja yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

"Unit pelayanan publik seperti kelurahan, dinas kebinamargaan, hingga sektor kesehatan tetap akan menjalankan aktivitas secara langsung di lapangan atau kantor sebagaimana biasanya," tegas Dedie.

Penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Dedie menekankan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk menyempurnakan skema implementasi agar transisi sistem kerja ini berjalan mulus tanpa mengorbankan kepentingan publik. Pihaknya memastikan bahwa koordinasi antar-SKPD tetap terjaga meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.