.png)
fin.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan masih terdapat sekitar 207 ribu rumah tidak layak huni di wilayah Jakarta. Hal ini disampaikannya saat meninjau lokasi pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Maret 2026.
"Ada 207 ribu yang tidak layak punya rumahnya di Jakarta," kata Maruarar di lokasi.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran dari APBD membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat menjalankan program renovasi rumah secara maksimal. Karena itu, Kementerian PKP mengambil langkah kolaboratif untuk membantu perbaikan hunian masyarakat.
"Di Jakarta tidak ada APBD untuk merenovasi rumah rakyat miskin. Jadi kita sinergi," ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP menargetkan renovasi sebanyak 3.100 rumah tidak layak huni pada tahun ini. Program tersebut akan tersebar di enam wilayah, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Masing-masing 600 ya. Ini ada 5 kota, dan satu (Kepulauan Seribu) itu 100 Pak. Jadi 3.100 kita renovasi tahun ini," terangnya.
Maruarar menilai program renovasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menggerakkan sektor usaha kecil.
"Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Belum warung-warung yang terjualan. Belum toko materialnya akan hidup. Belum lagi ada speed truck yang bolak-balik bawa ambil barang dari toko material," tuturnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah pusat dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.
"Tentunya berterima kasih atas perhatian, dukungan. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan rumah hunia yang layak buat warga masyarakat," ucap Arifin.
Ia juga memastikan pemerintah daerah siap mendukung penuh program tersebut, termasuk mempercepat proses perizinan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih cepat.
"Kami punya komitmen, berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan. Percepatan dalam hal pemberian izin. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkasnya.
Cahyono/Disway
