.png)
fin.co.id - Kabar mengejutkan datang dari konstelasi geopolitik Timur Tengah yang semakin membara. Board of Peace (BOP), dewan yang digadang-gadang bakal menjadi juru selamat untuk membangun kembali Gaza, ternyata jalan di tempat alias zonk! Di tengah harapan jutaan rakyat Palestina, BOP justru kehilangan arah karena fokus internasional teralihkan oleh serangan membabi buta Amerika Serikat ke Iran dalam sebulan terakhir. Situasi ini memicu peringatan keras bagi Indonesia: tetap bertahan di dewan bentukan Donald Trump ini atau angkat kaki sekarang juga?
Jika Indonesia tidak segera mengambil sikap, posisi kita sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) bisa menjadi bumerang. Banyak pihak khawatir, keterlibatan Indonesia dalam struktur yang tidak efektif ini justru mempersepsikan kita mendukung skema "penjajahan baru" yang dipoles dengan istilah teknokratis. Jangan sampai kredibilitas diplomasi bebas aktif kita selama puluhan tahun hancur hanya karena mengikuti agenda yang tidak memberikan jaminan kemerdekaan bagi Palestina.
Skandal Board of Peace: Janji Manis Trump yang Berujung Buntu bagi Kedaulatan Palestina
Diperkenalkan di Davos awal tahun ini, Board of Peace menjanjikan stabilisasi keamanan dan rekonstruksi infrastruktur Gaza. Namun, kenyataannya pahit. Duta Besar Bunyan Saptomo, Koordinator Komisi Luar Negeri MUI, membongkar fakta bahwa dalam kerangka BOP, status negara Palestina justru menjadi tidak jelas. Mandatnya menyimpang dari Resolusi DK PBB No 2803 karena hanya menjanjikan perundingan bersyarat tanpa target kemerdekaan yang pasti.
"Saat ini terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yakni situasi keamanan Timur Tengah. Ketua BOP Donald Trump sibuk menyerang Iran, sehingga kita melihat BOP tidak pernah disinggung lagi," ujar Dubes Bunyan dalam seminar virtual AMEC hari ini, 30 Maret 2026.
Krisis Dana Rekonstruksi Gaza: Komitmen Macet, Indonesia Tunda Rp17 Triliun?
Bukan hanya soal politik, masalah pendanaan juga menjadi lubang hitam bagi BOP. Rekonstruksi Gaza membutuhkan dana raksasa mencapai 75 miliar dolar AS, namun komitmen yang terkumpul baru menyentuh 17 miliar dolar AS. Ketidakpastian ini membuat pembangunan infrastruktur menjadi mustahil dilakukan dalam waktu dekat.
Indonesia sendiri dikabarkan menunda pembayaran komitmen satu miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun. Penundaan ini dianggap sebagai langkah taktis yang tepat di tengah ketidakjelasan program kerja BOP. Tanpa dukungan finansial global yang utuh dan fokus kepemimpinan yang jelas, dana tersebut berisiko menguap tanpa memberikan dampak nyata bagi warga Gaza yang menderita.
Mundur Sebelum Juni 2026: MUI Desak Pemerintah Siapkan Strategi Exit dari BOP
Melihat kondisi BOP yang tidak tunduk pada pengawasan Dewan Keamanan PBB secara efektif, MUI mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan timing untuk mengundurkan diri. Momen laporan enam bulan kegiatan pada akhir Juni 2026 dianggap sebagai waktu yang paling krusial. Jika BOP gagal melaporkan kinerjanya, maka legitimasi dewan ini sebagai institusi multilateral patut dipertanyakan.
Langkah keluar ini didukung oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia disarankan memperkuat "Asia Pasifik Coalition for Palestine and Al Aqsa" guna menggalang dukungan kemanusiaan yang lebih murni melalui lembaga filantropi, tanpa terjebak dalam kepentingan politik negara-negara besar di BOP.
Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Pesuruh' Global: Kritik Pedas Akademisi Terhadap Keterlibatan di BOP
Kritik tajam juga datang dari Dr. Ryantori, Wakil Rektor Universitas Moestopo. Ia mengingatkan bahwa partisipasi Indonesia dalam BOP saat ini terasa tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan politik bebas aktif. Menurutnya, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin dunia yang memberikan perspektif solusi, bukan sekadar mengikuti arahan yang tidak berpihak pada keadilan Palestina.
"Dalam kasus BOP saya tidak sreg dengan sikap Indonesia sekarang. Jangan sampai kinerja bagus kita dirusak oleh keterlibatan yang tidak membanggakan. Indonesia harus memimpin dunia secara bebas aktif, bukan hanya disuruh-suruh," tegas Dr. Ryantori.
