.png)
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika global yang sangat cepat berubah.
“Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa langkah penyesuaian tersebut, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat drastis.
Jika hal itu terjadi, maka ketahanan fiskal nasional dapat terganggu dan berdampak pada program pembangunan lainnya.
Pandangan Lamhot juga dinilai sejalan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menekankan pentingnya kebijakan energi yang responsif terhadap kondisi global.
Menurut Lamhot, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang memengaruhi sektor energi nasional.
Ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM bukanlah keputusan populis, melainkan langkah realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
“Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat,” ujarnya.
Meski mendorong penyesuaian harga BBM, Lamhot menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus disertai dengan langkah mitigasi bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah wajib memastikan kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan melalui berbagai program bantuan sosial.
Langkah tersebut penting agar dampak kebijakan tidak terlalu membebani masyarakat kecil.
“Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami situasi global yang memengaruhi kebijakan energi nasional.
Tantangan Ketahanan Energi Indonesia
Kondisi global saat ini menunjukkan bahwa ketahanan energi menjadi isu strategis bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
