.png){kind=small}
Donald Trump Hadapi Upaya Pemakzulan Setelah Ancam Perang Nuklir dengan Iran
Gelombang kritik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menguat setelah pernyataannya yang dianggap mengancam perang besar dengan Iran. Sejumlah politikus dari Partai Demokrat bahkan mulai menyerukan pemakzulan atau pencopotan Trump dari jabatan presiden.
Menurutnya, ancaman yang disampaikan Trump menunjukkan bahaya besar jika presiden tetap memegang kekuasaan.
Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi juga ikut angkat suara. Ia menyatakan Trump harus dicopot dari jabatannya dengan cara apa pun jika kabinet tidak bersedia menggunakan Amandemen ke-25.
Gedung Putih Balas Kritik Demokrat
Pihak Gedung Putih langsung menanggapi keras seruan tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menyebut desakan pemakzulan sebagai tindakan politik semata.
Baca Juga
“Ini menyedihkan. Demokrat telah membicarakan pemakzulan Presiden Trump bahkan sebelum dia dilantik,” ujarnya dalam pernyataan melalui email.
Ia juga menilai Partai Demokrat tidak efektif dalam menjalankan peran politiknya di Kongres.
Trump Pernah Dua Kali Dimakzulkan
Trump sendiri bukan orang baru dalam proses pemakzulan. Pada masa jabatan pertamanya, ia dua kali dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat.
Namun dalam kedua kasus tersebut, Senat tidak menjatuhkan hukuman sehingga Trump tetap dapat mempertahankan jabatannya.
Meski demikian, dukungan untuk memakzulkan Trump saat ini dinilai masih terbatas. Beberapa politisi Demokrat juga menilai upaya tersebut sulit berhasil selama mereka masih berada dalam posisi minoritas di Kongres.
Baca Juga
Peluang Pencopotan Dinilai Kecil
Pengamat menilai kemungkinan Trump dicopot dari jabatannya saat ini sangat kecil. Hal ini karena Partai Republik masih menguasai kedua majelis Kongres dan tidak ada pemberontakan terbuka di dalam pemerintahan.
Penerapan Amandemen ke-25 juga membutuhkan dukungan Wakil Presiden serta mayoritas anggota kabinet.
Wakil Presiden JD Vance sendiri pada Selasa justru memuji kepemimpinan Trump ketika berbicara di Budapest dalam acara yang mendukung Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán.
Kritik Juga Datang dari Partai Republik
