Polemik Anggaran MBG Memanas! Tak Mau Disalahkan Sendiri, Kepala BGN Ungkap Peran Kemenkeu di Balik Anggaran MBG

Peran Bappenas Fokus pada Hasil Program

Dalam pembagian peran antar lembaga, Dadan menjelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki fokus utama pada evaluasi hasil atau output program.

Artinya, lembaga tersebut lebih menilai apakah program MBG mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan status gizi masyarakat.

Sementara itu, detail teknis pengadaan barang berada di bawah tanggung jawab instansi pelaksana yang tetap mengikuti prosedur pengawasan yang berlaku.

Meski BGN menegaskan seluruh proses anggaran telah melalui persetujuan resmi, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memberikan pernyataan berbeda terkait pengadaan barang dalam program tersebut.

Purbaya mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pernah diajukan usulan pengadaan motor dan komputer dalam jumlah besar.

Namun usulan tersebut sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan.

“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti melarang pengadaan kendaraan operasional, tetapi lebih untuk memastikan prioritas utama program tetap berada pada penyediaan makanan bagi masyarakat.

“Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan,” ujarnya.

Perhatian publik terhadap penggunaan anggaran program MBG semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai pengadaan kendaraan operasional.

Disebutkan bahwa terdapat pengadaan sekitar 21.000 unit motor listrik dengan harga sekitar Rp42 juta per unit untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Motor listrik tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung distribusi dan operasional program di berbagai wilayah.

Namun, pengadaan dalam jumlah besar tersebut memicu diskusi publik mengenai prioritas penggunaan anggaran.

Tidak Ada Pembelian Motor Listrik Baru pada 2026