.png)
Fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan perang terbuka terhadap para mafia dan perampok kekayaan negara. Dalam pernyataan paling emosionalnya tahun ini, Kepala Negara menegaskan bahwa hukum bukan lagi sekadar teks di atas kertas.
Melainkan instrumen vital untuk merebut kembali aset bangsa yang telah lama dijarah. Tanpa penegakan hukum yang brutal terhadap pelanggar, mustahil kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
Visi besar ini disampaikan saat acara penyerahan denda administratif tahap VI di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jumat (10/4/2026).
Prabowo menekankan penguasaan kembali kawasan hutan dan penyelamatan dana triliunan rupiah adalah harga mati untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia.
"Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Bekerja di pemerintahan adalah bentuk pengorbanan dan pengabdian, bukan tempat untuk memperkaya diri dengan mencuri hak rakyat!" tegas Presiden Prabowo Subianto.
Tak Ada Tempat Sembunyi Bagi Mafia Hutan
Presiden tidak main-main dengan ancamannya. Ia menyoroti gurita pelanggaran yang mencengkeram Indonesia.
Mulai dari skandal korupsi, penyelundupan lintas negara, tambang ilegal, hingga penyalahgunaan wewenang di tingkat tinggi.
Prabowo berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan konstitusi yang dimilikinya untuk menyikat habis siapa pun pelakunya, tanpa peduli seberapa kuat posisi politik atau ekonomi mereka.
Instruksi tegas langsung diturunkan kepada aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait untuk memperketat koordinasi.
Tidak boleh ada lagi "ego sektoral" yang menghambat proses penyitaan aset negara.
Presiden menyadari bahwa langkah beraninya ini akan memicu serangan balik dari kelompok-kelompok yang kepentingannya terganggu.
Satgas PKH Raup Rp11,4 Triliun
Kerja keras pemerintah mulai membuahkan hasil nyata yang sangat signifikan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi menyetor dana segar senilai Rp11,4 triliun ke kas negara pada periode awal 2026 ini.
Dana raksasa tersebut bersumber dari:
