.png)
fin.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait pencopotan dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa rotasi tersebut bukan dipicu konflik internal, melainkan bagian dari mekanisme organisasi yang rutin dilakukan.
Menurut Purbaya, perputaran jabatan merupakan langkah biasa untuk menjaga kinerja dan dinamika institusi tetap optimal.
"Itu saya menjelaskan itu hanya proses biasa. Biasa kita beberapa tahun putar, beberapa tahun putar. Jadi nggak ada ini yang istimewa dari situ," katanya dikutip, Minggu, 16 April 2026.
Ia juga menepis anggapan bahwa pergantian pejabat berkaitan dengan dinamika atau “noise” yang berkembang di ruang publik. Purbaya menekankan bahwa langkah tersebut murni bagian dari pembenahan internal.
"Sekarang sudah dirapikan, jadi itu yang penting saya akan hilangkan noise semaksimal mungkin dari Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sebelumnya, dua pejabat yang dicopot adalah Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Keduanya diberhentikan dari jabatannya sejak Selasa, 21 April 2026.
Untuk mengisi kekosongan sementara, Purbaya telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang langsung aktif sejak pemberhentian dilakukan.
"Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif," katanya.
Namun demikian, ia belum memberikan penugasan baru kepada kedua pejabat tersebut dan masih mempertimbangkan posisi yang sesuai dengan kompetensi mereka.
"Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka," ucapnya.
Selain itu, kursi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga kosong setelah sebelumnya dijabat Masyita Crystallin, yang kini mendapat mandat baru di PT Danantara Investment Management.
Purbaya menargetkan nama-nama pejabat definitif akan segera diajukan kepada Presiden dalam waktu dekat.
"Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei," ungkapnya.
Di sisi lain, Purbaya sempat menyinggung adanya dinamika internal, termasuk informasi yang beredar dari internal Kementerian Keuangan yang dinilai tidak akurat, seperti isu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut kritis.
"Itu dari internal. Jadi kita rapikan sedikit," terang Purbaya.
