Pro-Kontra Wacana Dapur MBG di Kampus, Rektor UI Ingatkan: Jangan Geser Fungsi Utama Perguruan Tinggi!

fin.co.id - Rencana menghadirkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan perguruan tinggi mulai menuai beragam respons dari berbagai kalangan. Di satu sisi, program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan krusial: apakah kampus memang tepat menjadi pelaksana langsung program tersebut?

Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menilai wacana ini tidak bisa diputuskan secara sederhana. Ia menegaskan bahwa perlu ada kajian mendalam, khususnya terkait aspek operasional dan pihak yang akan menjalankan program di lapangan.

Menurut Heri, perguruan tinggi memiliki mandat utama yang tidak boleh tergeser, yakni di bidang pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia mengingatkan agar program di luar fungsi inti tersebut tidak mengganggu peran utama kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

“Universitas itu punya banyak unit usaha. Misalnya di UI ada Wisma Makara yang sudah memiliki dapur dan terbiasa melayani kebutuhan konsumsi.  Kalau pun ada program MBG, sebaiknya dikaji dan dilaksanakan oleh unit usaha yang relevan, bukan langsung oleh institusi akademiknya,” ujar Heri.

Peran Unit Usaha Dinilai Lebih Siap

Heri menilai, unit usaha milik kampus justru lebih siap secara teknis untuk menjalankan program dapur MBG. Hal ini karena unit tersebut telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan layanan, termasuk penyediaan makanan dan operasional dapur.

Dengan pendekatan ini, kampus tetap bisa berkontribusi dalam program nasional tanpa harus mengorbankan fungsi utamanya. Unit usaha dinilai menjadi jembatan yang ideal antara kebutuhan operasional program dan peran akademik perguruan tinggi.

“Jadi bukan universitasnya yang langsung menangani, tetapi unit usaha yang memang relevan dan memiliki kapasitas,” tegasnya.

Dorongan dari Badan Gizi Nasional

Sebelumnya, gagasan menghadirkan dapur MBG di kampus disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ia mendorong konsep “satu kampus satu dapur” melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap perguruan tinggi.

Menurut Dadan, kampus memiliki potensi besar sebagai pusat solusi berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge-based solution provider. Bahkan, ia berharap bahan baku untuk program MBG bisa berasal dari civitas akademika itu sendiri.

“Minimal satu kampus punya satu SPPG, dan kalau bisa pasokannya dari lingkungan kampus,” ujarnya dalam sebuah forum perguruan tinggi.