HEBOH! Dedi Mulyadi Bakal Hapus Pajak Kendaraan di Jabar Diganti Sistem Jalan Berbayar, Seperti Apa Skemanya?

Pernyataan ini menjadi perhatian karena kondisi sebagian jalan provinsi di Jawa Barat masih kerap dikeluhkan masyarakat, mulai dari kerusakan jalan hingga kemacetan.

“Seluruh jalan provinsi harus memenuhi syarat seperti jalan tol. Kualitasnya harus setara dulu,” tegas Dedi.

Jika benar diterapkan, sistem ini diprediksi akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara besar-besaran.

Sistem Digital Tanpa Gerbang Pembayaran

Dedi juga memastikan bahwa penerapan jalan berbayar nantinya tidak akan menghambat arus lalu lintas kendaraan.

Pemprov Jawa Barat disebut akan menggunakan sistem digital otomatis berbasis teknologi ERP yang mampu mendeteksi kendaraan secara elektronik tanpa harus berhenti di gerbang pembayaran.

Konsep ini mirip dengan sistem jalan berbayar modern yang sudah diterapkan di beberapa negara maju untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan efisiensi pembayaran.

Dengan teknologi tersebut, kendaraan dapat langsung melintas sementara sistem otomatis akan melakukan pencatatan tarif penggunaan jalan.

Meski sudah ramai diperbincangkan, Dedi menegaskan bahwa wacana penghapusan pajak kendaraan dan penerapan jalan berbayar masih berada dalam tahap kajian akademik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan final.

Mulai dari pakar transportasi, akademisi, Dinas Perhubungan, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

“Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi. Kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Kajian tersebut nantinya akan melihat dampak ekonomi, sosial, hingga teknis penerapan sistem ERP di jalan provinsi.