.png)
fin.co.id - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan rencana baru terkait pengaturan lalu lintas maritim di Selat Hormuz.
Pemerintah Iran disebut telah menyiapkan mekanisme khusus yang akan mengatur jalur pelayaran kapal di wilayah strategis tersebut, termasuk penerapan biaya layanan bagi kapal yang ingin melintas.
Langkah ini dipandang sebagai respons terbaru Iran terhadap meningkatnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Iran telah menyusun skema baru pengaturan lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz.
Menurut Azizi, kapal-kapal yang menggunakan sistem tersebut nantinya akan dikenakan biaya atas layanan khusus yang diberikan Iran.
“In the process, only commercial ships and parties cooperating with Iran will benefit from it,” tulis Azizi melalui platform media sosial X.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Iran hanya akan memberikan akses dan fasilitas kepada kapal-kapal komersial serta pihak yang bekerja sama dengan Teheran.
Azizi juga menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Project Freedom.
Project Freedom merupakan inisiatif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk mengawal kapal-kapal yang kesulitan melintas di Selat Hormuz akibat konflik kawasan.
Iran menilai program tersebut sebagai bentuk campur tangan AS terhadap jalur perairan yang sangat strategis bagi Teheran.
Karena itu, Iran menolak memberikan akses bebas kepada kapal-kapal yang berada di bawah perlindungan Project Freedom.
Konflik Iran, AS, dan Israel Jadi Pemicu
Situasi di Selat Hormuz mulai memanas sejak serangan militer yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Serangan tersebut memicu aksi balasan dari Iran terhadap Israel serta sejumlah sekutu AS di kawasan Teluk.
