Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp826 Triliun per April 2026, MBG dan Bansos Jadi Pendorong Utama

fin.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Nilai tersebut setara 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.149,7 triliun.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 51,1 persen. Pada 2025 lalu, realisasinya tercatat sebesar Rp546,7 triliun.

Purbaya mengatakan pemerintah sengaja menjaga pola penyaluran anggaran agar belanja negara bisa lebih merata sepanjang tahun.

“Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Belanja K/L Didukung Program MBG dan THR

Belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari total pagu Rp1.510,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 57,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan belanja K/L terutama ditopang oleh beberapa program dan kebutuhan pemerintah, antara lain:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Penyaluran bantuan sosial (bansos)
• Pembayaran tunjangan hari raya (THR)

Salah satu komponen utama belanja K/L berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp126,9 triliun atau 35,4 persen dari APBN. Nilai itu tumbuh 24,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan tersebut didorong oleh pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta penyaluran THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembayaran tunjangan pendidik non pegawai negeri sipil (PNS).

Belanja Barang Melonjak 130 Persen

Belanja barang tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,3 persen dari APBN. Komponen ini menjadi salah satu yang mengalami kenaikan paling tinggi dengan pertumbuhan mencapai 130 persen.

Pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk sejumlah kebutuhan prioritas, seperti:

• Pelaksanaan program MBG sebesar Rp73,8 triliun
• Insentif biodiesel Rp9,2 triliun
• Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp4,8 triliun