Selain itu, pemerintah juga telah membentuk 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai bagian dari infrastruktur distribusi program MBG.
Pemerintah menilai evaluasi dan efisiensi anggaran perlu dilakukan agar manfaat program tetap maksimal tanpa membebani kondisi keuangan negara secara berlebihan.
Meski anggarannya dipangkas, pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi prioritas nasional pada 2026. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem distribusi, pengawasan, dan efektivitas penggunaan dana.
Pengamat menilai langkah efisiensi ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan fiskal, terutama di tengah kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Di sisi lain, program MBG masih dianggap penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas program agar penggunaan dana jumbo tersebut tetap tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)