Reformasi Total Program Makan Bergizi Gratis: Insentif Rp 6 Juta Bakal Distop, Pegawai Dilarang Punya Dapur!

Pegawai BGN Dilarang Pegang Kendali SPPG!

Tak hanya soal insentif, BGN juga mengambil langkah drastis untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Kebijakan baru yang sangat mengejutkan adalah larangan bagi pegawai BGN untuk memiliki atau mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini merupakan respons langsung dari evaluasi pasca kasus yang sempat menjerat pimpinan BGN sebelumnya.

"Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan," tegas Arumsari.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa fokus utama program MBG tetap tertuju pada penerima manfaat, bukan pada keuntungan pihak-pihak tertentu. BGN menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menguntungkan SPPG semata.

"Pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur," ujarnya.

Keputusan ini muncul setelah pertemuan tertutup antara Kepala BGN, Nanik S Deyang, bersama wakilnya dengan Komisi IX DPR RI. Rapat tersebut membahas pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan dalam program MBG.

BGN Kaji Ulang Alokasi 2027

Program Makan Bergizi Gratis ini ternyata masih banyak ditopang oleh anggaran dari sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini terungkap dalam koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya terkait sasaran intervensi gizi yang paling efektif.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN akan memperoleh alokasi pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk tahun 2027. Dana jumbo ini direncanakan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Angka yang fantastis, bukan?

Namun, BGN tidak lantas berpuas diri. Mereka masih terus melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat hingga sisa pelaksanaan program pada 2026.

Proses ini menjadi dasar penting sebelum menetapkan kebutuhan anggaran riil untuk tahun depan. Arum, sapaan akrab Agustina Arumsari, mengisyaratkan adanya potensi efisiensi lebih lanjut.

"Beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi, yang jelas akan ada efisiensi lagi," ungkapnya.

Dengan adanya evaluasi ini, BGN berharap dapat memfokuskan kelompok penerima manfaat secara lebih tepat sasaran. Tujuannya tak lain adalah mencapai perbaikan gizi yang signifikan dengan penggunaan anggaran yang jauh lebih efisien dan efektif. Perubahan ini patut dinanti dampaknya bagi perbaikan gizi masyarakat Indonesia! (*)