Kemnaker Dorong Tata Kelola Berkelanjutan, Yassierli: Akuntabilitas Harus Berdampak bagi Masyarakat

fin.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam berbagai kebijakan dan pengelolaan organisasi.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan akuntabilitas sektor publik tidak boleh hanya diukur dari kelengkapan administrasi maupun laporan keuangan semata. Menurutnya, pengelolaan anggaran negara harus mampu menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dengan tanggung jawab sebagai semacam HRD negara, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh nyata dalam penerapan kerangka kerja ESG,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, tantangan ketenagakerjaan nasional saat ini masih cukup kompleks. Selain tingkat pengangguran yang masih menjadi perhatian, Indonesia juga menghadapi dominasi tenaga kerja di sektor informal serta kualitas pendidikan angkatan kerja yang perlu terus ditingkatkan.

Menurut Yassierli, paradigma tata kelola pemerintahan harus bergeser dari sekadar memenuhi kewajiban administratif menuju penciptaan nilai yang lebih besar bagi masyarakat. Karena itu, prinsip keberlanjutan perlu menjadi bagian penting dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah.

“Pendekatan keberlanjutan sangat relevan dengan sektor ketenagakerjaan karena menyentuh berbagai aspek pembangunan dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat,” katanya.

Data Kemnaker menunjukkan sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing tenaga kerja.

Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga dinilai masih berada di bawah rata-rata sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat berbagai program peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Laporan keberlanjutan tersebut disusun berdasarkan tiga pilar utama, yakni aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada sektor lingkungan, kementerian menjalankan sejumlah langkah seperti efisiensi penggunaan energi, pengurangan sampah plastik, serta optimalisasi teknologi bangunan cerdas atau smart building.

Sementara pada aspek sosial, fokus diarahkan pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih inklusif, termasuk memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

Yassierli menegaskan bahwa penerapan prinsip ESG bukan sekadar tren global, melainkan bagian dari strategi untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan nasional,” pungkasnya.

Bianca Khairunnisa/Disway