Aneh! BGN Ngaku Zero Tolerance Kelalaian, Tapi Dugaan Keracunan Terus Terjadi

fin.co.id — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mengungkap bahwa insiden dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 6 Semarang tidak hanya menimpa ratusan murid, tetapi juga menyasar sejumlah tenaga pengajar.

Petugas mencatat total korban bergejala mencapai ratusan orang dari lingkungan sekolah tersebut. "Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 707 orang mengalami gejala, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru," kata Kepala Dinkes Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam, Sabtu, 1 Agustus 2026.

Tim medis bergerak cepat menangani mayoritas korban di area sekolah, sementara beberapa korban lain harus mendapat perawatan intensif di fasilitas kesehatan rujukan.

"Dari jumlah tersebut, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan 9 orang dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk menjalani observasi lebih lanjut," sebutnya.

Pihak Dinkes menjamin seluruh korban memperoleh perawatan medis yang optimal. Selain mengobati korban, tim Dinkes mengumpulkan sampel hidangan guna uji laboratorium dan berkoordinasi dengan SMKN 6 Semarang, SPPG Kota Semarang Timur atau Karangturi, Yayasan Putra Maju Mapan Mandiri, serta instansi terkait.

Respon Tegas Kepala BGN: Kebijakan Nol Toleransi Tanpa Kompromi

Menanggapi musibah ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membesuk para korban di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu (1/8). Ia menegaskan komitmen lembaga untuk menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap segala bentuk kelalaian keamanan pangan maupun praktik kecurangan.

"Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini, memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky (tindakan menyimpang dan tidak jujur), titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi," ujar Sudaryono, Minggu, 2 Agustus 2026.

Sudrayono menekankan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin demi mencegah kasus serupa berulang. Menurutnya, kepemimpinan kepala dapur memegang peranan kunci dalam mengawasi seluruh proses pengolahan hidangan.

"Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ," tuturnya.

Sudaryono memerintahkan pimpinan SPPG untuk mengambil tindakan tegas berupa pemecatan terhadap pekerja dapur yang mengabaikan protokol kebersihan, seperti enggan mencuci tangan atau menolak memakai sarung tangan serta masker.

"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti enggak boleh lagi (ada toleransi)," ucap Sudaryono.