Rincian Harta Kekayaan Bupati Nonaktif Kuansing yang Diduga Potong Anggaran TPP 50 Persen

fin.co.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. KPK menduga Suhardiman melakukan pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah hingga mencapai 50 persen.

Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, publik juga menyoroti laporan harta kekayaan Suhardiman Amby. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2025, Suhardiman melaporkan total kekayaan sebesar Rp2,01 miliar tanpa memiliki utang.

Tanah dan Bangunan Dominasi Aset

Dalam laporan LHKPN, Suhardiman mencatat kepemilikan tanah dan bangunan dengan total nilai Rp1.180.000.000.

Rinciannya meliputi:

• Tanah dan bangunan seluas 14 meter persegi/14 meter persegi di Kota Pekanbaru dengan nilai Rp160.000.000.
• Tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi/36 meter persegi di Kota Pekanbaru senilai Rp120.000.000.
• Tanah dan bangunan seluas 270 meter persegi/450 meter persegi di Kota Pekanbaru dengan nilai Rp900.000.000.

Nilai aset properti tersebut menjadi porsi terbesar dalam keseluruhan harta kekayaan yang dilaporkan Suhardiman Amby.

Koleksi Kendaraan Bernilai Rp590 Juta

Selain properti, Suhardiman juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp590.000.000.

Adapun kendaraan yang tercantum dalam LHKPN meliputi:

• Toyota Land Cruiser Turbo tahun 1900 dengan nilai Rp350.000.000.
• Toyota Land Cruiser Turbo tahun 2002 senilai Rp200.000.000.
• Opel Blazer SUV tahun 2002 dengan nilai Rp40.000.000.

Total nilai kendaraan tersebut menjadi komponen terbesar kedua setelah aset tanah dan bangunan.

Kas dan Setara Kas Capai Rp240 Juta

Selain aset properti dan kendaraan, Suhardiman juga melaporkan kas serta setara kas sebesar Rp240.000.000.

Jika digabungkan dengan seluruh aset lainnya, total kekayaan Suhardiman mencapai Rp2,01 miliar. Laporan tersebut juga menunjukkan tidak adanya kewajiban berupa utang yang mengurangi nilai kekayaan.