Tragedi Migran di Ceuta, Sedikitnya 100 Orang Tewas saat Ribuan Warga Maroko Masuk ke Wilayah Spanyol

fin.co.id -  Sedikitnya 100 orang dilaporkan tewas dalam gelombang penyeberangan massal migran dari Maroko menuju Ceuta, wilayah kantong milik Spanyol di Afrika Utara. Di tengah tragedi tersebut, ribuan migran lainnya masih bertahan di wilayah itu sehingga memicu kekhawatiran akan krisis kemanusiaan dan keamanan.

Kepala Pemerintahan Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengungkapkan data tersebut saat memberikan kesaksian di hadapan Komite Kebebasan Sipil, Keadilan, dan Dalam Negeri Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, pada Kamis.

Menurut Vivas, hingga kini diperkirakan masih ada sekitar 3.000 hingga 5.000 migran tanpa dokumen yang berada di Ceuta. Kondisi itu membuat wilayah dengan populasi sekitar 80.000 jiwa tersebut masih berada dalam situasi darurat.

Gelombang migrasi besar-besaran itu terjadi pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Otoritas Spanyol memperkirakan sekitar 72.000 migran memasuki Ceuta dengan berenang maupun berjalan kaki dari wilayah Maroko. Jumlah tersebut menjadi salah satu arus migrasi terbesar menuju Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Vivas bahkan menyebut peristiwa itu sebagai sebuah "invasi" karena jumlah pendatang hampir menyamai total penduduk Ceuta.

Ia juga mengungkapkan bahwa dua pusat penampungan migran di Ceuta, masing-masing untuk orang dewasa dan anak di bawah umur tanpa pendamping, sudah tidak mampu lagi menampung para pendatang.

Menurut Vivas, pemerintah daerah sebelumnya telah memperingatkan pemerintah pusat Spanyol mengenai meningkatnya aktivitas penyeberangan. Namun, peringatan tersebut disebut tidak mendapat respons yang memadai. Di sisi lain, otoritas Maroko juga diklaim tidak berkomunikasi dengan pihak Ceuta selama krisis berlangsung.

Sementara itu, Komisaris Migrasi Uni Eropa, Magnus Brunner, mengatakan pemerintah Spanyol telah meyakinkan Komisi Eropa bahwa krisis di Ceuta tidak akan mengganggu kawasan Schengen, yakni wilayah perjalanan bebas paspor di Uni Eropa.

Meski demikian, Brunner menilai peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengamanan perbatasan Uni Eropa.

"Selama pengendalian bergantung pada iktikad baik satu negara tetangga, kita tetap... rentan," ujarnya.

Pemerintah Spanyol sendiri tidak menghadiri sidang di Parlemen Eropa tersebut. Sebagai gantinya, Komisi Eropa hadir untuk memberikan penjelasan.

Di sisi lain, pemerintah Maroko membantah bertanggung jawab atas lonjakan migran. Pada Senin, Maroko menyatakan Spanyol seharusnya sudah memperkirakan dampak dari putusan pengadilan yang menyebut migran yang masuk dengan cara berenang tidak bisa langsung dideportasi apabila tidak melewati penghalang fisik perbatasan.

Vivas menilai kondisi di Ceuta kini sudah memasuki tahap darurat kemanusiaan. Selain membebani fasilitas penampungan, situasi tersebut juga disebut mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.

“Kami menghadapi keadaan darurat kemanusiaan berskala besar, yang diperparah oleh gangguan ketertiban umum dan risiko serius terhadap keselamatan publik,” ujar Vivas.

Ia kembali mendesak agar para migran yang masuk secara ilegal segera dipulangkan. Namun, untuk anak-anak di bawah umur tanpa pendamping, proses pemulangan hanya dapat dilakukan apabila mereka memberikan persetujuan.