DPR Minta Pemerintah Verifikasi Kebenaran Isu 8 WNI Bergabung dengan Militer Rusia

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk melakukan verifikasi mendalam terkait kebenaran kabar mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diisukan bergabung dengan militer Rusia. Menurutnya, narasi yang berkembang di publik sudah terlalu jauh, bahkan meluas hingga isu tentara bayaran dan ancaman pencabutan kewarganegaraan.

"Menurut saya jangan terlalu cepat ke sana. Perjelas dulu duduk beritanya," kata Sukamta di Jakarta, dikutip dari Aatara, Jumat, 4 September 2026.

Sukamta menekankan pentingnya konfirmasi atas poin-poin krusial, seperti keabsahan status kewarganegaraan, keberadaan pasti para WNI tersebut, serta kepastian keterlibatan mereka di militer Rusia. Ia juga menyoroti kemungkinan para WNI menjadi korban penipuan modus tawaran pekerjaan.

"Hal-hal mendasar seperti ini harus jelas dulu. Jangan sampai kita sudah sampai pada kesimpulan hukum, sementara faktanya sendiri masih kita cari," katanya.

Di tengah situasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mentah-mentah menelan informasi yang bersumber dari pihak-pihak yang bertikai. Banyaknya pemberitaan di media tidak secara otomatis mengonfirmasi kebenaran faktual jika seluruh laporan hanya mengutip satu sumber yang sama.

"Bisa saja informasinya benar. Tetapi, tugas kita adalah memeriksanya sendiri. Indonesia harus punya penilaian berdasarkan informasi yang dapat kita verifikasi," kata politikus PKS ini.

Oleh karena itu, Komisi I DPR mendesak Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta lembaga intelijen untuk mengoptimalkan jalur diplomatik demi memastikan keselamatan para WNI.

"Pemerintah tentu punya saluran diplomatik dan intelijen untuk mengecek. Itu yang sebaiknya dilakukan sampai kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas," katanya.