Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik Demi Menjaga Daya Beli Masyarakat

Kedua jenis BBM tersebut tidak mengalami perubahan ketika sejumlah produk BBM nonsubsidi Pertamina mengalami penyesuaian harga pada awal September.

Beban Subsidi Energi Meningkat

Dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam APBN 2026. Angka tersebut mencapai sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.

Jika dihitung bersama kompensasi, total alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp381,3 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga semester I 2026 telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN.

Realisasi tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun. Nilainya meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan realisasi antara lain dipengaruhi perubahan ICP, pergerakan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume BBM, LPG, dan listrik yang mendapatkan subsidi.

Volume penyaluran BBM hingga semester I 2026 juga tercatat naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pemerintah Perbaiki Penyaluran Pertalite

Selain mempertahankan harga, pemerintah juga berupaya memastikan subsidi BBM diterima kelompok masyarakat yang tepat.

Bahlil sebelumnya mengatakan rencana pengendalian konsumsi Pertalite untuk masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data. Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut tidak justru salah sasaran.

Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi ICP sebesar 70 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,23 juta per barel.

Angka tersebut berada di bawah rata-rata ICP Januari–September 2026 yang disampaikan Bahlil, yakni 85–90 dolar AS per barel.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi sembari terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap kebutuhan anggaran negara. *