Purbaya Lengser, Ini 7 Kebijakan Kontroversial Selama Jadi Menkeu

5. Wacana Pembatasan Pembelian Pertalite

Pada Agustus 2026, Purbaya menyampaikan wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil pendapatan. Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, yang mencerminkan kelompok ekonomi atas, berpotensi tidak lagi boleh membeli Pertalite bersubsidi.

Namun, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut belum akan langsung diterapkan. Ia menyebut pembatasan dapat dilakukan secara bertahap beberapa bulan kemudian.

6. Rencana Ambil Alih Pengendalian Proyek Whoosh

Menjelang akhir masa jabatan, Purbaya mengumumkan rencana perubahan pengendali proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Mulai September 2026, pengendalian proyek senilai sekitar US$7,3 miliar itu direncanakan berpindah dari konsorsium yang dipimpin PT KAI kepada entitas pemerintah.

Pemerintah masih menentukan apakah Indonesia Investment Authority (INA) atau PT Sarana Multi Infrastruktur yang akan memegang 60% saham pengendali. Perubahan ini berpotensi membuat pemerintah memikul tanggung jawab lebih besar atas kewajiban proyek, termasuk pinjaman sekitar US$4,5 miliar dari China Development Bank.

7. Pernyataan Setoran Rp120 Triliun dari Danantara

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali menjadi sorotan setelah menyatakan Danantara akan menyetorkan Rp120 triliun kepada pemerintah. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan polemik.

Pasalnya, pimpinan Danantara membantah adanya kesepakatan mengenai setoran tersebut. Perbedaan pernyataan itu membuat isu Rp120 triliun semakin menjadi perhatian publik.

Pergantian tersebut menandai babak baru di Kementerian Keuangan. Sementara itu, berbagai kebijakan dan kontroversi yang muncul selama masa kepemimpinan Purbaya menjadi catatan penting dari perjalanan singkatnya sebagai Bendahara Negara.