Dua Tahun Prabowo-Gibran, Koalisi Gemuk Diuji Jelang Pilpres 2029

fin.co.id  - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menguji kekuatan konsolidasi politik di tengah besarnya dukungan partai dan beragam kepentingan di dalam koalisi. Pengamat menilai, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar merangkul banyak kekuatan, melainkan menjaga keselarasan agenda pemerintahan ketika persaingan menuju Pilpres 2029 mulai menguat.

Meski demikian, besarnya koalisi tidak serta-merta menjamin kesamaan visi dan kepentingan. Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengelola beragam kepentingan politik agar tidak mengganggu konsistensi kebijakan dan prioritas pembangunan.

Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, penguatan konsolidasi politik masih menjadi salah satu pekerjaan utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai, komitmen terhadap keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 belum cukup untuk membentuk kekuatan politik yang sepenuhnya mandiri.

“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri dengan membuka ruang dukungan Megawati atau faksi yang kalah di Pilpres 2024,” kata Arifki dalam keterangannya, Senin, 19 Oktober 2026.

Menurutnya, langkah merangkul sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di kubu oposisi dapat dipahami sebagai upaya memperluas dukungan sekaligus mengurangi potensi konflik politik. Strategi akomodasi tersebut membantu menjaga stabilitas, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan.

“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” lanjutnya.

Arifki menambahkan, persoalan konsolidasi tidak hanya berkaitan dengan banyaknya partai yang mendukung pemerintah. Di dalam koalisi juga terdapat sejumlah poros kekuatan politik yang memiliki jaringan, pengaruh, dan kepentingan masing-masing, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara.

Keempat poros tersebut dinilai memiliki orientasi politik yang tidak selalu sejalan. Kondisi ini membuat pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi persaingan terbuka.

Karena itu, menjaga keutuhan koalisi tidak cukup dilakukan melalui komunikasi antarelite atau pembagian posisi di pemerintahan. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh kekuatan politik yang terlibat tetap mendukung agenda kebijakan secara konsisten, terutama ketika kepentingan menuju kontestasi politik berikutnya mulai terbentuk.

“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelas Arifki.

Ia memperkirakan, perbedaan orientasi politik di antara para pendukung pemerintah akan semakin terlihat ketika dinamika Pemilu 2029 mulai menguat. Kesamaan kepentingan dalam menjalankan pemerintahan saat ini belum tentu berlanjut ketika masing-masing kelompok mulai menentukan pilihan politik untuk periode berikutnya.

Arifki mengingatkan bahwa kompromi politik memiliki batas, terutama ketika kepentingan elektoral mulai menjadi pertimbangan utama. Koalisi yang saat ini terlihat solid berpotensi menghadapi tekanan ketika para elite mulai menyusun strategi untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya.

“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.

Dengan demikian, kata dia, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi periode untuk mengukur apakah strategi merangkul berbagai kekuatan politik mampu menghasilkan soliditas jangka panjang atau hanya menciptakan kesepakatan sementara di antara kelompok-kelompok yang memiliki agenda berbeda.

Keberhasilan konsolidasi tidak cukup diukur dari banyaknya partai yang berada di dalam pemerintahan. Hal yang lebih menentukan adalah kemampuan mengubah dukungan politik menjadi kebijakan yang efektif, program yang berjalan, dan hasil nyata bagi masyarakat.