2 Tahun Prabowo-Gibran, Djarot Soroti Karhutla hingga Rupiah Tembus Rp18.000

fin.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai masih banyak persoalan yang perlu dibenahi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, sejumlah isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ketidakjelasan konsep Koperasi Merah Putih, dan kondisi perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat. Mantan Wagub DKI Jakarta ini menyampaikan pandangannya pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun sejak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya, tepat dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya," kata Djarot.

Menurut Djarot, evaluasi pemerintahan tidak cukup dilakukan secara formal, tetapi harus menyentuh persoalan mendasar yang masih terjadi di berbagai sektor. Ia menilai sejumlah kebijakan dan program pemerintah perlu ditinjau kembali untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah, mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Ia menilai dampak karhutla tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam kehidupan makhluk hidup di kawasan terdampak.

Djarot mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan, terutama ketika potensi fenomena El Nino dengan intensitas kuat telah menjadi perhatian.

"Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi persoalan kebakaran hutan, padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat," ujarnya.

Djarot Kritik Tata Kelola Program MBG

Selain karhutla, Djarot turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui pemberian makanan bergizi kepada masyarakat merupakan langkah positif yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama terkait tata kelola dan dasar perencanaannya. Ia menilai kajian yang lebih mendalam diperlukan agar program tidak menimbulkan berbagai persoalan dalam implementasinya.

"Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi. Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya," kata Djarot.

Ia juga menyinggung persoalan hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Bagi Djarot, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan program MBG.

Konsep Koperasi Merah Putih Dinilai Perlu Diperjelas

Program Koperasi Merah Putih juga masuk dalam daftar kebijakan yang disoroti Djarot. Ia mempertanyakan kejelasan bentuk kelembagaan serta arah usaha yang akan dijalankan koperasi tersebut.

Menurutnya, berbagai wacana pemanfaatan koperasi, mulai dari toko serba ada dan toko kelontong hingga penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN), perlu dikaji secara cermat agar tetap sesuai dengan prinsip dan tujuan koperasi.