Pemerintah Respons Demo Mahasiswa, Soroti Penanganan Karhutla hingga Reformasi Hukum

Selain itu, pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah. Aktivitas tersebut mencakup area seluas 275,36 hektare.

Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare.

"Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan," kata dia.

Pemerintah Tegaskan Komitmen terhadap HAM dan Demokrasi

Dalam hal perlindungan HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan komitmennya menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai.

Syahganda mengatakan penghormatan terhadap HAM juga diwujudkan melalui pengakuan atas perjuangan masyarakat dalam sejarah bangsa. Salah satu bentuknya adalah peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan terkait kebijakan pemerintah.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui forum "Presiden Menjawab" yang berlangsung selama lebih dari 12 jam.

"Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi," jelas Syahganda.

Meski memaparkan sejumlah program dan capaian, Syahganda mengakui bahwa berbagai upaya tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Menurutnya, masih ada tantangan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.

Karena itu, aspirasi mahasiswa dinilai penting sebagai masukan bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," tutup Syahganda.