Gerindra Desak Polri Bongkar Dalang dan Motif Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

fin.co.id - Penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai Gerindra bukan sekadar tindakan individual. Partai tersebut menduga ada kelompok tertentu yang berada di balik aksi tersebut dan meminta Polri menelusuri motif serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan, pengungkapan motif penting karena penyadapan itu dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan atas nama institusi Polri.

Wihadi menegaskan, penyadapan tersebut tidak dilakukan atas nama institusi Polri, melainkan dalam kapasitas pribadi. Karena itu, ia menduga ada kelompok tertentu yang berada di balik tindakan tersebut.

"Karena penyadapan itu dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan institusi, maka tentunya ada kelompok-kelompok yang memang ada di belakang penyadapan tersebut," kata Wihadi di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Gerindra mengecam tindakan penyadapan ilegal yang dinilai mengarah pada upaya makar. Menurut Wihadi, tindakan tersebut memiliki motif tersendiri karena tidak dilakukan atas nama institusi kepolisian.

Ia meminta Polri mengungkap motif itu secara transparan. Wihadi menilai penyadapan terhadap Presiden Prabowo berpotensi membahayakan negara sekaligus keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo maupun Presiden.

"Sebagai perwira tinggi aktif, maka perlu juga dilakukan pemeriksaan secara etik kepolisian," kata dia.

Gerindra Nilai Sidang Etik Perlu Digelar

Wihadi menilai sidang kode etik kepolisian menjadi bagian penting dalam mengungkap latar belakang tindakan para tersangka. Melalui proses tersebut, menurut dia, motif penyadapan yang dilakukan tersangka bersama kelompoknya dapat diketahui.

"Jelas bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang mengarah kepada makar, karena dilakukan dalam situasi saat ini yang di mana harusnya kepolisian melakukan pengamanan, tetapi justru melakukan penyadapan terhadap Presiden," katanya.

Istana Masih Menunggu Hasil Penyidikan

Sementara itu, hingga kini pemerintah mengaku belum mengetahui secara terperinci pihak yang diduga menjadi dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, bahwa Istana Kepresidenan masih menunggu perkembangan penyidikan yang ditangani kepolisian.

"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Prasetyo mengatakan pemerintah menanti hasil penyidikan untuk mengetahui pihak yang berada di balik dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut.