Komisi V DPR Desak Kesiapan Transportasi Nasional Dimulai Sejak Dini, Jangan Tunggu Nataru!

fin.co.id - Keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan tidak boleh bergantung pada persiapan mendadak menjelang musim libur atau hari raya.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi perlu memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur sejak jauh hari, baik untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun peringatan hari besar lainnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengingatkan pentingnya langkah antisipasi sejak dini agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam sektor transportasi darat, laut, dan udara tidak menjadikan periode menjelang Nataru sebagai satu-satunya waktu untuk mempersiapkan pelayanan.

"Jangan hanya menjelang Natal dan Tahun Baru saja, tetapi persiapannya harus dilakukan jauh sebelum itu," ujar Ridwan, Kamis, 5 November 2026.

Menurut Ridwan, kesiapan transportasi harus menjadi agenda berkelanjutan. Perhatian tersebut tidak hanya diperlukan saat Natal dan Tahun Baru, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi hari besar Islam maupun hari besar nasional lainnya.

Seluruh pemangku kepentingan harus memastikan operasional transportasi di berbagai sektor berjalan dengan baik sehingga tidak muncul persoalan yang merugikan masyarakat saat periode perayaan tiba.

"Ketika Natal dan Tahun Baru tiba, maupun hari-hari besar Islam dan hari besar nasional lainnya, tidak boleh lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tegasnya.

Ridwan Bae Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah kepada Masyarakat

Politisi Fraksi Golkar tersebut juga menekankan bahwa pelayanan transportasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, dana yang digunakan pemerintah bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi publik.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan transportasi yang mendukung aktivitas sehari-hari tanpa menghadapi hambatan maupun risiko keselamatan akibat persiapan yang tidak optimal.

"Masyarakat telah membayar pajak kepada pemerintah untuk dikelola dengan baik. Setelah dikelola, pemerintah harus memastikan bagaimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada hambatan dan korban," ungkapnya.

Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu berharap koordinasi antarpemangku kepentingan semakin ditingkatkan. Selain memperkuat koordinasi, setiap pihak juga diminta menjalankan langkah antisipasi lebih awal agar penyelenggaraan transportasi berlangsung optimal.

Ridwan kembali mengingatkan bahwa kesiapan seluruh moda transportasi harus menjadi perhatian bersama. Ia tidak ingin masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya justru mengalami hambatan perjalanan atau menjadi korban karena pelayanan dan infrastruktur tidak dipersiapkan secara maksimal.

"Kita meminta seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian terhadap kesiapan transportasi darat, laut, dan udara. Jangan sampai masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya justru menghadapi hambatan atau menjadi korban karena persiapan yang tidak maksimal," tutupnya.