Bahas Kasus Penyadapan Ilegal, Komisi III DPR Jadwalkan Rapat Kerja Bersama Kapolri pada 12 November

fin.co.id - Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja (Raker) bersama Kapolri, Kamis, 12 November 2026. Agenda rapat ini difokuskan untuk mendalami perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR akan mendalami aspek konstruksi perkara, melacak pihak yang mengendalikan perintah penyadapan, mengungkap motif utama tindakan tersebut, serta mematuhi mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan, pemanggilan ini merupakan penjelmaan fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum. Ia memastikan parlemen akan mengawal proses penyidikan secara terbuka dan tuntas, tanpa berhenti pada penetapan status tersangka semata.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya, Senin, 9 November 2026.

Habiburokhman menguraikan bahwa rapat kerja baru bisa diselenggarakan pada hari Kamis mengingat DPR RI baru kembali memasuki masa pembukaan persidangan pada Selasa, 10 November 2026.

Rapat mendatang akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI, dengan didampingi tiga Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nazarudin Dek Gam.

Konstruksi Kasus dan Penetapan Empat Jenderal Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menyita perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka pada 3 November 2026. Keempat Pati Polri yang terseret mencakup Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Hasil penyidikan sementara menduga praktik penyadapan ilegal tersebut beroperasi sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026. Jalur penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menargetkan deretan pejabat negara, tokoh politik, insan pers, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), aktivis LSM, hingga pelaku usaha.

Dalam modus operandinya, para tersangka diduga menyusupkan sejumlah nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melintasi tahapan prosedur dan verifikasi resmi. Operasi penyadapan ini juga dipastikan keluar dari koridor penegakan hukum, baik dalam rangka penyeleksian berkas penyelidikan maupun penyidikan perkara.

Eskalasi pengusutan perkara semakin memuncak setelah penyidik mendeteksi dugaan penghapusan berkas (file) hasil penyadapan dari database sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Temuan kejanggalan tersebut terdeteksi oleh petugas hingga berujung pada pelaporan resmi ke kepolisian pada 30 Oktober 2026.