Yusril Buka Suara soal Kabar Tito Karnavian Dicekal Terkait Kasus Penyadapan, Begini Katanya

fin.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi kabar mengenai dugaan pencekalan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke luar negeri yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Yusril mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kebenaran kabar tersebut. Karena itu, ia belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh terkait dugaan pencekalan terhadap Tito.

"Kalau Pak Tito, saya belum bisa jawab. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," kata Yusril di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Slatan, Senin, 9 November 2026.

Untuk memastikan informasi tersebut, Yusril berencana meminta penjelasan kepada Menteri Imigrasi Agus Andrianto maupun Direktur Jenderal Imigrasi. Langkah itu dilakukan guna mengetahui apakah benar terdapat tindakan pencegahan terhadap Tito untuk bepergian ke luar negeri.

"Nanti kalau saya ke kantor, saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri," ujarnya.

Sebelumnya, kabar mengenai pencekalan dua mantan Kapolri, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis, ramai beredar di media sosial. Keduanya disebut-sebut dilarang bepergian ke luar negeri karena dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, informasi tersebut telah dibantah oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Ia menegaskan bahwa kabar penetapan tersangka terhadap Tito Karnavian dan Idham Azis dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya tidak benar.

"Infonya tidak benar," tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu, 8 November 2026.

Hingga saat ini, Bareskrim Polri baru mengumumkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terkait informasi elektronik.

Keempat orang tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.