Dasco Sebut Anggota DPR Lintas Fraksi Ingin Bahas Persoalan Gibran

fin.co.id - Sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi berencana menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme resmi di parlemen. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menjelaskan, aspirasi serupa juga disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Mereka menghendaki agar persoalan yang berkaitan dengan Gibran dibahas secara formal melalui forum DPR sesuai prosedur yang berlaku.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

"Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," ujarnya.

Meski demikian, Dasco menyampaikan, DPR RI masih berada dalam masa reses. Para anggota dewan dijadwalkan kembali menjalankan agenda persidangan, Selasa, 10 November 2026, setelah menyelesaikan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

Ia menambahkan, pimpinan DPR hingga kini belum mengadakan rapat, termasuk pertemuan Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi-fraksi.

Di sisi lain, DPR juga masih menunggu dokumen lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut diperlukan sebelum lembaga legislatif menentukan langkah selanjutnya.

"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," pungkasnya.

Dasco memastikan pimpinan DPR akan terlebih dahulu melihat perkembangan situasi setelah masa sidang kembali dimulai. Selanjutnya, setiap pembahasan maupun keputusan akan mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPR.

Untuk saat ini, komunikasi mengenai persoalan Wakil Presiden tersebut masih berlangsung secara informal di antara anggota dewan dari berbagai fraksi. Pembahasan secara resmi belum dapat dilakukan karena masa persidangan belum dimulai.

"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," pungkasnya.