Habiburokhman Dorong Kasus Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar

fin.co.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penyidik memperluas penerapan pasal dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, pengusutan perkara tersebut tidak cukup hanya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia mendorong agar penyidik turut mempertimbangkan pasal makar serta aturan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.

"Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senin, 9 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan, dorongan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh nasional hingga ketua umum partai politik. Atas dasar itu, ia menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara.

Ia juga menduga terdapat pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas penyadapan tersebut.

"Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting. Termasuk Presiden, kalau Presiden disadap. Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," imbuhnya.

Selain mengungkap pelaku di lingkungan kepolisian, Habiburokhman meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar internal Mabes Polri. Penelusuran, menurutnya, juga perlu mencakup kelompok maupun tokoh politik yang diduga merencanakan atau mengambil keuntungan dari praktik tersebut.

Ia menegaskan, pengusutan perkara harus mampu mengungkap pihak yang memberikan perintah, motif di balik penyadapan, hingga pihak yang mendapatkan keuntungan politik. Hal itu dinilai penting mengingat jumlah korban penyadapan yang disebut mencapai ribuan orang.

"Siapa (pihak yang memerintahkan)? Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, ya, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya," imbuh politikus Gerindra ini.

"Pihaknya (kepolisian) juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini," sambungnya 

Lebih lanjut, Komisi III DPR RI telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengadakan rapat kerja khusus terkait penanganan dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini.

"Yang paling penting itu juga adalah, kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait apa namanya? Kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, ya, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada raker," tuturnya.