Masa Depan Politik Gibran dalam Kalkulasi Kekuasaan Prabowo dan Konfigurasi Parlemen

fin.co.id - Masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin berkaitan dengan dinamika kepentingan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta partai-partai politik di parlemen.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai perkembangan persoalan hukum dan konstitusi, termasuk dinamika di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), berpotensi memengaruhi hubungan politik Prabowo dan Jokowi.

Menurut Arifki, posisi Gibran tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum, tetapi juga perlu dikaitkan dengan strategi konsolidasi kekuasaan dan persiapan menghadapi kontestasi politik 2029.

Ia berpandangan, apabila Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Prabowo berpotensi memiliki ruang lebih besar untuk membangun konsolidasi politik tanpa terlalu banyak bersinggungan dengan kepentingan politik Jokowi.

"Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029," kata Arifki dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.

Namun, ia mengingatkan bahwa keluarnya Gibran dari pemerintahan juga dapat membawa konsekuensi terhadap dinamika komunikasi politik pemerintah. Selama ini, persoalan yang berkaitan dengan Gibran menjadi salah satu isu yang banyak menyita perhatian kelompok kritis.

Arifki menyebut Gibran sebagai salah satu sasaran kritik politik yang selama ini menyerap perhatian masyarakat sipil maupun sejumlah partai politik, seperti PDIP, PKS, dan Demokrat.

"Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo," katanya.

Di sisi lain, partai-partai politik yang berada di parlemen juga dinilai memiliki kepentingan dalam membaca posisi Gibran. Arifki menilai popularitas, usia yang relatif muda, serta dukungan jaringan politik Jokowi berpotensi menjadikan Gibran sebagai salah satu figur yang diperhitungkan dalam peta politik 2029.

Karena itu, menurutnya, partai-partai politik perlu memperhitungkan kemungkinan Gibran memperoleh keuntungan politik dari dinamika yang sedang berlangsung.

"Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029. Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan," jelasnya.

Arifki juga menyoroti sikap kritis PDIP dan Demokrat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Menurut dia, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR turut memiliki dimensi politik, karena dapat membuka pembahasan mengenai konsekuensi terhadap posisi wakil presiden.

Ia menilai apabila terjadi perubahan dalam jabatan wakil presiden, situasi tersebut berpotensi memunculkan persaingan baru di antara partai-partai politik untuk menentukan arah dan figur dalam pemerintahan berikutnya.

"Kalau sampai terjadi perubahan posisi wakil presiden, tentu akan muncul ruang kontestasi baru. Partai-partai politik memiliki kepentingan untuk ikut menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya. Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan," ungkap Arifki.

Meski demikian, Arifki menilai dinamika tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persaingan antara Prabowo dan partai-partai di parlemen. Perubahan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi juga berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat sipil untuk mendorong terbentuknya kekuatan penyeimbang pemerintah.

Menurutnya, konfigurasi politik setelah pemilu belum sepenuhnya memperlihatkan keberadaan oposisi yang konsisten. Sejumlah partai masih menunjukkan pola kompromi dan akomodasi dengan pemerintah.

Dalam kondisi tersebut, keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi dinilai dapat membuka peluang munculnya kekuatan oposisi baru di luar pemerintahan.

"Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah," ujar Arifki.

Arifki menegaskan, perkembangan posisi Gibran perlu dicermati tidak hanya melalui proses hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga dari kepentingan politik berbagai pihak dalam menyusun peta kekuasaan menjelang Pilpres 2029.