Polemik Ijazah Gibran, PKS Pertimbangkan Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

fin.co.id - Peluang pergantian pimpinan negara melalui Sidang Istimewa MPR ikut mengemuka dalam pembahasan DPR mengenai polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan partainya sedang menjajaki sikap bersama sejumlah partai politik di DPR. Ada dua opsi yang kini menjadi bahan pembahasan, yakni Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

"Kita sedang komunikasi dengan partai-partai lain. Insyallah kita sedang kaji bersama, kita bisa pertimbangkan antara Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat," kata Kholid, dikutip Minggu, 8 November 2026.

Menurut Kholid, pembahasan tersebut mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai DPR memiliki hak konstitusional untuk menindaklanjuti kedua putusan tersebut.

"Prinsipnya, PKS mendengarkan aspirasi publik, mempertimbangkan hasil putusan MK dan juga putusan MA. Putusan MK dan MA harus ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan menggunakan hak konstitusionalnya," ungkap dia.

PKS Tak Tutup Peluang Langsung Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Kholid menegaskan, PKS masih mengkaji langkah yang akan diambil. Namun, partainya membuka kemungkinan memilih Hak Menyatakan Pendapat tanpa terlebih dahulu menempuh Hak Angket.

Apabila opsi HMP dipilih, persoalan ijazah Gibran berpeluang berlanjut hingga Sidang Istimewa MPR yang berkaitan dengan pergantian posisi pimpinan negara.

"Kita sedang kaji. Tidak menutup peluang jika langsung HMP yang kita pilih. Ini masalah kebangsaan dan kenegaraan yang krusial. PKS bersama partai-partai sahabat di Senayan harus menjadi agenda bersama. Kita musyawarahkan bersama, bergerak dan bersikap bersama," ujar dia.

Ia juga menekankan pentingnya pembahasan bersama partai-partai lain di Senayan. PKS ingin persoalan tersebut menjadi agenda bersama yang dibicarakan melalui musyawarah sebelum menentukan sikap politik.

MA Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah

Polemik yang kini dibahas PKS berkaitan dengan putusan MA atas kasasi warga bernama Subhan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.

Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu tidak sah serta batal demi hukum.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).