Surya Paloh Sebut Pemakzulan Gibran Bisa Ditempuh Jika Syarat Terpenuhi

fin.co.id - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi persoalan yang disesalkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Ia menilai situasi tersebut justru menghadirkan kesedihan di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran yang baru berlangsung sekitar dua tahun.

Paloh mengingatkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memperoleh kepercayaan rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029. Namun, perjalanan pemerintahan yang seharusnya masih memiliki waktu sekitar tiga tahun ke depan kini diwarnai persoalan terkait ijazah Gibran.

"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucap Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu, 8 November 2026 malam.

"Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air," lanjutnya.

Pemakzulan Gibran Bisa Ditempuh Jika Syarat Terpenuhi

Di tengah keprihatinannya terhadap polemik tersebut, Paloh tidak menutup kemungkinan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.

Ia menyatakan langkah itu dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional sudah terpenuhi dan tidak tersedia alternatif lain untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh.

Meski membuka kemungkinan tersebut, Paloh mengaku tidak melihat perkembangan polemik ijazah Gibran sebagai sesuatu yang menggembirakan. Ia justru mempertanyakan siapa yang bisa merasa senang ketika persoalan semacam ini terjadi.

"Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita," katanya.

Putusan MK dan MA Memunculkan Wacana Pemakzulan Gibran

Wacana pemakzulan Gibran di DPR RI mengemuka setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan wakil presiden tersebut.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka.

Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya sekaligus mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.