Demokrat Serahkan Pengusulan Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden, AHY Imbau Masyarakat Tetap Tenang

fin.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas di tengah bergulirnya proses pengisian kursi Wakil Presiden menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta publik memberi kesempatan agar mekanisme konstitusional berjalan semestinya tanpa diwarnai kegaduhan, sembari memastikan roda pemerintahan serta agenda pembangunan nasional tetap berputar normal.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan," kata AHY, Jumat, 13 November 2026.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut," sambungnya.

Dalam pandangannya, penentuan sosok Wakil Presiden baru wajib berpijak pada aturan hukum tertinggi negara. AHY merujuk pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang memilih satu Wakil Presiden dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tegasnya.

Lebih jauh, AHY membeberkan bahwa keputusan politik partainya tersebut sudah dibahas bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komunikasi itu berlangsung lewat panggilan video di sela perjalanan SBY dari Semarang menuju Jakarta.

"Sikap ini sesuai dengan konstitusi. Telah saya konsultasikan kali pertama melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, partai berlambang bintang mercy tersebut mengambil sikap untuk tidak menyodorkan nama kandidat dalam bursa pengisian kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut pascapengunduran diri Gibran.

"Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," jelasmya.

"Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama, dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," pungkas AHY.