Ketua MPR Tegaskan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran Tak Wajib dari Partai Koalisi, Pelantikan Dijadwalkan 2 Desember

fin.co.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang akan menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka tidak diwajibkan berasal dari barisan partai koalisi pemerintahan. Ia menerangkan bahwa ketentuan tersebut mengacu langsung pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jumat, 13 November 2026.

Dalam keterangan yang sama, Muzani mengungkapkan bahwa agenda pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan oleh MPR RI pada 2 Desember 2026 mendatang. Jadwal tersebut merupakan hasil kesepakatan usai MPR RI melangsungkan rapat gabungan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Jumat, 13 November 2026.

"Pelaksaan paripurna MPR mengisi jabatan kekosongan Wapres, yakni pemilihan pelantikan dan pengesahan cawapres terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini," kata Muzani.

Guna menindaklanjuti tahapan tersebut, Muzani menyatakan bahwa pada hari yang sama, Jumat, 13 November 2026, pihak MPR akan melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama kandidat pengganti wapres. Apabila nama-nama tersebut telah diterima, MPR RI akan segera memprosesnya melalui tahapan verifikasi.

"Ragab memutskan bahwa hari ini MPR akan mengirimkan surat kepada presiden agar menyampaikan nama 2 wapres agar bisa diverifikasi," ungkapnya.

Lebih jauh, ia merinci bahwa proses pemeriksaan berkas dan syarat kandidat akan ditangani oleh sebuah tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang, dengan posisi ketua dipegang langsung oleh jajaran pimpinan MPR RI.

"Jumlah tim verif ada 36 diketuai dari pimpinan MPR, tim ini memverifikasi semua persyaratan cawapres," ungkapnya.

"Ragab memutuskan membentuk tim ad hoc yang jumlahnya 36 orang dan diketuai 3 pimpinan MPR dan anggotanya adalah dari seluruh fraksi dari DPR dan DPD," jelasnya.