PDIP Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran: Harus Bisa Memahami Karakter Presiden

fin.co.id - Indonesia harus memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027 menyusul pengajuan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut. Di tengah proses pengisian posisi yang kini kosong, PDIP menyampaikan sejumlah kriteria untuk sosok yang dinilai ideal mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Said Abdullah menilai, wakil presiden berikutnya harus memiliki ikatan penuh dengan Presiden. Sosok tersebut juga perlu memahami karakter Prabowo, serta mampu menempatkan diri sesuai kedudukannya sebagai wakil kepala negara.

"Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap Said dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

PDIP Ingatkan Wapres Baru Bukan Pesaing Presiden

Menurut Said, calon wakil presiden ideal bisa berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan jika perlu dari kelompok dengan kekuatan terbesar. Namun, latar belakang politik saja tidak cukup. Sosok tersebut juga harus memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan agar pengalamannya dapat membantu Presiden menyukseskan pemerintahan.

Said menekankan satu hal yang tidak boleh diabaikan. Meskipun berasal dari kelompok politik, wakil presiden baru tidak boleh menjadi pesaing atau membangun kekuatan yang menyaingi kepemimpinan Presiden.

Di sisi lain, ia berharap pasangan kepemimpinan nasional tersebut dapat kembali berduet dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Dengan demikian, jejak keberhasilan pembangunan diharapkan semakin terasa oleh rakyat.

Said juga menginginkan wakil presiden baru mampu melengkapi kepemimpinan nasional. Perannya antara lain membantu Presiden merumuskan peta persoalan strategis dan menawarkan jalan keluar, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun menengah, dengan tetap berpegang pada kredo politik Presiden.

Ia menilai pola kepemimpinan seperti itu menjadi opsi paling ideal. Pemerintah dapat lebih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan mendasar rakyat, menghadapi berbagai tantangan global, sekaligus menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan.

Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir mengenai sosok yang dibutuhkan tetap berada di tangan Presiden. Prabowo dinilai sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan kepemimpinan bangsa untuk tiga tahun mendatang.

"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tuturnya.

MPR Harus Pilih Wapres Baru dalam Waktu 60 Hari

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti.

Dalam sidang tersebut, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan ketentuan itu, Indonesia harus sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027.