Polemik Ijazah Gibran Jadi Evaluasi, DPR Siapkan Aturan Baru Penyetaraan Pendidikan

fin.co.id - Perbedaan penafsiran terhadap dokumen penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu persoalan yang ingin dicegah DPR melalui pembaruan aturan pendidikan nasional.

Komisi X DPR berencana memasukkan ketentuan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar proses pengakuan ijazah memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan tidak memicu polemik serupa.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, regulasi yang tegas diperlukan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak. Dengan begitu, ketentuan penyetaraan tidak lagi membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda.

“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

DPR Evaluasi Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran

Lalu menyebut polemik ijazah Gibran sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR. Menurutnya, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya aturan yang dapat dijadikan acuan bersama, terutama dalam menafsirkan dokumen penyetaraan pendidikan.

“Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kepastian aturan penyetaraan juga dibutuhkan karena banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Oleh sebab itu, proses pengakuan pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat.

“Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu,” ujarnya.

Lalu berharap revisi regulasi tersebut dapat menghasilkan ketentuan yang menjadi pedoman bagi semua pihak. Ia ingin aturan itu mencegah perbedaan penafsiran sekaligus menghindari perdebatan serupa pada masa mendatang.

Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa kementeriannya telah menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

“Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan SK tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Mu'ti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/11).

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menandatangani SK pencabutan tersebut pada 11 November. Keputusan itu mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Melalui keputusan tersebut, Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan SK dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Kementerian sekaligus menyatakan dokumen itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.