.png){kind=small}
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Naker) yang baru tidak sepenuhnya berada di tangan DPR.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (23/7/2026). MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi patut kita hormati dan dukung bersama. Ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konsumen. Kuota internet yang sudah dibayar masyarakat adalah hak mereka
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, menegaskan pemerintah menghormati seluruh putusan MK.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti besaran Kompensasi Penumpang yang diberikan maskapai kepada penumpang akibat keterlambatan penerbangan.
Tim pengacara Febrie Adriansyah mempertanyakan proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas mekanisme hukum terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat.
Bakom RI menegaskan tak ada wacana menjadikan BI bagian dari pemerintah dan memastikan independensi operasional bank sentral tetap terjaga.
Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi usul inisiatif DPR.
Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi membuat keputusan mengejutkan dengan menyatakan mundur dari jabatannya.
Pengguna internet seluler kini punya perlindungan baru. Pemerintah meminta operator tidak lagi membuat sisa kuota pelanggan hilang setelah masa aktif paket berakhir.
Denny menyadari langkah tersebut memunculkan pertanyaan, terutama mengenai apakah dugaan cacat pencalonan masih dapat dipersoalkan setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden.
MK menyatakan permohonan pelibatan guru sebagai pengawas MBG tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tak menguraikan persoalan secara jelas.
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly menilai pembahasan mengenai kedaulatan rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila harus melihat lebih jauh dari sekadar aspek filosofis dan konstitusional.
Dino menyampaikan pandangannya melalui akun X miliknya. Cuitan tersebut diketahui dilihat pada Minggu, 13 September 2026.
Ombudsman RI menyoroti rangkap jabatan di kabinet dan BUMN serta mendorong pemerintah menjalankan putusan MK soal jabatan wakil menteri.
PAN menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen naik di atas 4 persen karena berpotensi bertentangan dengan putusan MK.
