MK Sebut Tak Relevan, Segini Aturan Uang Pensiun DPR dalam UU 12 Tahun 1980
MK memutuskan bahwa ketentuan mengenai uang pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR RI dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 bersifat inkonstitusional secara bersyarat.
MK memutuskan bahwa ketentuan mengenai uang pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR RI dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 bersifat inkonstitusional secara bersyarat.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa usia pensiun guru tidak bisa disamakan dengan dosen, terutama profesor yang bisa bekerja hingga usia 70 tahun.
Mahasiswa gelar aksi di gedung MK menuntut transparansi kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. Massa desak pelaku diadili di peradilan umum.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 7 T
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut RUU Pemilu ditargetkan rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP ingatkan potensi gugatan MK terkait usulan ambang batas DPRD berjenjang. Simak kekhawatiran Deddy Sitorus soal efektivitas legislasi dan kedaulatan partai.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 29 UU KPK. Pimpinan KPK tidak wajib mengundurkan diri permanen, melainkan cukup nonaktif dari jabatan asal
Materi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 7 SMP halaman 67 membahas salah satu topik penting dalam sejarah Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara.
Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebagaimana telah diubah melalui Undang-
Putusan MK yang menyatakan ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga terbit keputusan presiden terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan nasional.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan ditargetkan selesai sebelum Oktober 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berlanjut meski Mahkamah Konstitusi menyatakan ibu kota negara saat ini masih berkedudukan di Jakarta.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan IKN tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan status ibu kota negara saat ini masih berada di Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara tidak membatalkan maupun menghentikan pembangunan IKN
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai keberadaan perempuan di parlemen memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Naker) yang baru tidak sepenuhnya berada di tangan DPR.
MK kebut sidang gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan targetkan putusan resmi keluar bulan depan.
Baru-baru ini, sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 membawa kabar mengejutkan.
Di tengah krusialnya proses judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, selusin akademisi dari berbagai penjuru Nusantara, membentang dari Aceh hingga Papua, memilih turun gunung.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan sinergi dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.