Megawati Sebut Banyak Orang Diam karena Takut Dipanggil Polisi!
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya seseorang dipanggil polisi hanya karena buka suara atau menyampaikan kebenaran.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya seseorang dipanggil polisi hanya karena buka suara atau menyampaikan kebenaran.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah putusan itu menjadi pertimbangan dalam merevisi RUU Pemilu.
PKS menyambut positif putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak lagi digelar secara serentak
Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta telah mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI Soekarno soal pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Putusan MK soal pemisahan pemilu menuai kritik keras dari Surya Paloh dan perhatian DPR. Apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Simak ulasannya di sini!
Komisi II DPR hingga kini belum memiliki sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang diajukan dalam perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
Penyanyi kenamaan Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir melantunkan lagu ciptaannya tatkala dimintakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ke MK, yang mengatur soal tindakan perintangan penyidikan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto resmi mengajukan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Komite yang bertugas merancang konstitusi sementara yang bertujuan sebagai langkah transisi dari Otoritas Palestina menuju negara penuh
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal hakim konstitusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
Calon tunggal Hakim MK dari unsur DPR RI, Inosentius Samsul, menegaskan pentingnya pemahaman publik mengenai peran MK sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai lembaga alternatif pembentuk undang-undang.
Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pengangkatan Inosentius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 8 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, latar belakang diberlakukannya syarat pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat bagi calon caleg dalam Undang-Undang Pemilu.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang menolak pemberian visa bagi enam atlet Israel untuk masuk ke Indonesia.
Perkara uji materi ini berawal dari dihapuskannya eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Putusan MK tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ASN menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur perlindungan wartawan masih terlalu umum
Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 7 persen.