fin.co.id - Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menanggapi polemik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadiliah yang melarang pengecer menjual tabung gas LPG 3 kilogram. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi pertamina.
Kebijakan ini menuai polemik di tengah masyarakat, sebab terjadi kelangkaan tabung gas LPG 3 kg hingga memaksa masyarakat harus antre berjam-jam untuk membelinya di pangkalan pertamina.
Aturan tersebut kemudian diubah atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan kembali ke semula, yakni pengecer bisa menjual LPG 3kg.
Prof Henri Subiakto mempertanyakan keputusan Bahlil tersebut, sebab menurutnya Bahlil berani membuat keputusan yang berdampak keresahan di tengah masyarakat.
"Kenapa Bahlil doktor hebat lulusan UI yang hanya kuliah 1,8 tahun berhasil lulus dengan predikat cumlaud bisa nampak begitu bodohnya saat membuat kebijakan tentang distribusi gas LPG 3 kg?" tanya Prof Henri dikutip dari akun X miliknya, @henrysubiakto, Rabu 5 Februari 2025.
"Sudah tahu kalau infrastrukturnya belum siap, masyarakat luas sangat tergantung pada gas melon dan juga belum siap dengan sistem baru, kenapa Bahlil serta merta kok berani membuat kebijakan yang jelas2 berdampak langsung menciptakan keresahan dan kemarahan rakyat?" sambungnya.
Baca Juga
Prof Henri mempertanyakan Bahlil yang seolah tidak berfikir panjang atas kebijakan tersebut yang berdampak luas di masyarakat. Dia juga mempertanyakan kebijakan Bahlil tersebut atas perintah Presiden Prabowo atau bukan.
Presiden Jokowi dan Bahlil
"Apakah seorang menteri yang bergelar doktor itu tak mampu berpikir panjang, dan mengantisipasi akan munculnya kehebohan karena kebijakannya? Ataukah kebijakan tersebut memang sengaja dibuat dalam waktu yang dihitung tepat karena terkait adanya tujuan tertentu? Atau benarkah kebijakan Bahlil yg membuat heboh tersebut adalah kebijakan atas perintah Presiden Prabowo?" tanya dia.
Prof Henri mengatakan, rakyat saat ini mempertanyakan sosok Bahlil yang membuat yang secara tiba-tiba membuat kehebohan dengan kebijakannya.
Dia juga mempertanyakan sosok yang menjadikan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Selain itu, Prof Henri juga singgung presiden ke-7 Jokowi Widodo yang menyodorkan Bahlil untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.