.png)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (Bang Doel) ogah menanggapi surat edaran Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri terkait instruksi agar kepala daerah dari partai banteng itu tidak mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
fin.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ogah menanggapi surat edaran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait instruksi agar kepala daerah dari partai banteng itu tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Doel mengatakan, dirinya mendapat undangan retret ke Magelang tanggal 27 Februari 2025.
"Saya kan undangan tanggal 27," kata Bang Doel sapaan akrabnya di Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat 21 Februari 2025.
Bang Doel tidak mau menjawab awak media saat ditanya sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjabat kepala daerah ikut retret ke Magelang.
"Itu tanya sama beliau ya," kata Bang Doel.
Terkait surat edaran itu, Bang Doel meminta agar awak media bertanya ke Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PDIP. "Tanya ke DPP!" tegas Bang Doel.
Diketahui, Megawati meminta seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis, 20 Februari 2025. Surat ini ditandatangani langsung oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
Baca Juga
"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut, Jumat 21 Februari 2025.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi.
Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
(Cahyono)
