ASN Pemkot Tangsel di Pusaran Korupsi Kelola Sampah

fin.co.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk tahun anggaran 2024 dengan nilai proyek mencapai Rp75,9 miliar. Empat tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejari Banten yakni tiga merupakan aparatur sipil negara atau ASN di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan satu dari pihak swasta.

Keempat tersangka itu yakni Direktur Utama PT Ella Pratama Perkasa (EPP) Sukron Yuliadi Mufti (SYM) atau pihak swasta. Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Kadis DLH Pemkot Tangsel) Wahyunoto Lukman (WL), Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan DLH Pemkot Tangsel Tubagus Apriliandhi Kusumah Perbangsa (TAKP), dan mantan staf di DLH Kota Tangsel yang kini bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel Zeki Yamani (ZY).

Kepala Seksi Penerangan Hukuk (Kasi Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna mengatakan, penetapan status para tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sperindik) Nomor PRINT-307/M.6/Fd.1/04/2025. Bahkan, kata dia, para tersangka tersebut telah dilakukan penahanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, Wahyunoto Lukman, resmi ditahan atas dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun 2024 senilai Rp75,9 miliar. (Tangkapan layar IG @wargatangsel)

“Terhadap tersangka TAKP dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas II B Pandeglang terhitung mulai Rabu 16 April 2025,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna, Rabu 16 April 2025.

Selain Kabid Kebersihan, Tubagus juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengelolaan sampah yang memiliki nilai kontrak dengan PT EPP senilai Rp75,9 miliar. Dengan rincian Rp50,7 miliar untuk jasa pengangkutan dan Rp25,2 miliar untuk pengelolaan sampah.

Namun, PT EPP tidak menjalankan tugasnya untuk mengelola sampah sesuai kontrak. Bahkan, PT EPP ini tidak mempunyai fasilitas dan kompetensi yang memadai untuk mengerjakan tugasnya itu.

"TAKP selaku PPK mengetahui dan membiarkan PT EPP tidak melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah," kata Rangga.

Meski demikian, kata dia, tersangka TAKP tetap memproses pembayaran 100 persen. Walaupun PT EPP tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.

"Dalam kapasitasnya selaku KPA, tersangka tetap menerbitkan SPM dan melakukan pembayaran 100 persen meskipun terdapat kelengkapan persyaratan administrasi pencairan pembayaran yang tidak dipenuhi oleh PT Ella Pratama Perkasa," tuturnya.

Pakai rompi pink: Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tubagus Apriliandhi Kusumah Perbangsa (TAKP). Foto: Istimewa

Dia menduga, Tubagus tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan pengecekan serta klarifikasi teknis kepada PT EPP terkait layanan tersebut. Kontrak yang disahkan oleh Tubagus juga tidak mencantumkan rincian lokasi pengangkutan dan mekanisme pengelolaan sampah.

Dalam tahap pengawasan, Tubagus tidak melakukan monitoring terhadap lokasi pembuangan yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Atas perbuatannya, TAKP dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rangga mengatakan setiap tersangka memiliki peran masing-masing dalam proyek ini. Dia mengatakan, bersama dengan WL, ZY berperan dalam menentukan titik lokasi pembuangan sampah.

Namun, kata dia, keduanya diduga memilih lokasi tempat pemrosesan akhir yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, kata dia, berdasarkan hasil pemeriksaan, ZY diduga menerima uang dari PT Ella Pratama Perkasa sebesar Rp15,4 miliar setelah proses pencairan pekerjaan senilai Rp75,9 miliar.