.png)
Cara membuat QRIS bagi pelaku UMKM.
fin.co.id - Amerika Serikat (AS) kembali menjadi perbincangan hangat usai kritikannya terhadap sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Menurut Pemerintah AS lewat Kantor Perwakilan Dagang (USTR), sistem pembayaran QRIS itu kurang melibatkan pihak internasional, khususnya pelaku usaha dari AS dalam penyusunannya.
“Perusahaan-perusahaan AS khawatir kalau selama proses pembuatan kode QR, para pemangku kepentingan tidak diberitahu apa pun terkait adanya perubahan, atau memberikan pendapat mereka terhadap sistem tersebut,” tulis USTR dalam laporannya seperti dikutip, Senin 21 April 2025.
Sontak, pernyataan AS ini langsung menuai reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Bahkan, tidak sedikit warganet yang kerap menyampaikan kritiknya terhadap pernyataan AS tersebut melalui media sosial X yang sebelumnya Twitter.
“Kalau QRIS dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) sampe diganggu dan dipaksa pake Visa dan Mastercard doang punya US, udah mengganggu kedaulatan bernegara ini namanya,” tulis pengguna akun @t**d**x
“Qris adalah keajaiban tech payment di Indonesia, jangan sampai diusik,” tulis pengguna akun @s***m**u.
Menanggapi pernyataan AS tersebut, Deputi Gubernur Senio Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, Indonesia selalu terbuka dengan kemungkinan kerja sama lainnya.
“QRIS ataupun fast payment lainnya, kerja sama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara,” tutur Destry kepada Disway Group di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat.
Baca Juga
(Bianca Khairunnisa)
