.png)
Gibran. Image (Istimewa).
fin.co.id - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dalam Try Sutrisno halalbihalal purnawirawan TNI menjadi sorotan dari berbagai pihak. Apakah untuk redam isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka?
Analis komunikasi politik Kedai kopi, Hendri Satrio menilai, momen tersebut menjadi saluran strategis dalam menyampaikan aspirasi penting, termasuk isu kontroversial pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, kehadiran Try Sutrisno membawa legitimasi kuat. Karena dirinya adalah mantan wapres sekaligus salah satu penandatangan delapan usulan purnawirawan yang difasilitasi Forum Purnawirawan TNI-Polri.
“Beliau jadi titik poin karena posisinya terhindar dari tuduhan seperti jenderal sakit hati,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Mei 2025.
Ia menilai, dialog langsung antara Prabowo dan Try Sutrisno memberikan ruang bebas bias dalam menyampaikan aspirasi kelompok purnawirawan. Dia menegaskan, komunikasi langsung ini setara dengan forum resmi untuk menyampaikan pesan kepada presiden.
“Dalam ilmu komunikasi, ada istilah noise atau gangguan. Jika usulan purnawirawan TNI ini terkena noise, pesannya bisa terdengar seperti TNI mengusulkan pemakzulan wapres, yang menurut saya salah, makanya usulan ini tetap menjadi penting untuk didengarkan,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, wacana pemakzulan Gibran sebagai poin kedelapan dari delapan usulan purnawirawan, bukan hal mudah untuk direalisasikan.
Baca Juga
“Saya berkali-kali bilang, aspirasi untuk memakzulkan wapres itu tidak mudah. Ada syarat pelanggaran berat dalam undang-undang, seperti pengkhianatan, dan prosesnya harus sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini ranah legislatif, jalannya panjang, dan berliku,” jelasnya.
Meski begitu, beberapa poin lain dalam usulan purnawirawan seperti penghentian atau evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dinilai lebih mungkin untuk ditindaklanjuti.
Dia menyambut baik pertemuan tersebut sebagai langkah awal meredakan eskalasi isu pemakzulan Gibran di ruang publik.
“Pertemuan ini bisa meredakan sementara isu pemakzulan wapres. Aspirasi sudah didengar langsung oleh presiden, dan dengan keterlibatan tokoh sekaliber Try Sutrisno, isu ini tidak perlu lagi bergulir liar di ruang publik,” bebernya.
Sebagai solusi jangka panjang, Hensa bahkan mengusulkan agar DPR RI secara resmi membuka ruang diskusi dengan para purnawirawan untuk menampung aspirasi mereka secara formal.
“Kalau DPR menerima secara formal, mereka biasanya keluarkan rekomendasi atau jawaban. Ini bisa menutup isu agar tidak berkembang liar,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya respons cepat dari legislatif agar stabilitas politik tetap terjaga.
“Sekarang, bola ada di DPR untuk memberikan respons formal dan ruang bagi purnawirawan TNI jika diperlukan,” pungkasnya.
